Amnesti Underground Economy

Business | Posted by Admin on August 29, 2016

Arwin Rasyid – Praktisi Industri Keuangan & Iwan Koswadhi – Praktisi Manajemen

Bisnis Indonesia, Jakarta - Program amnesti pajak telah berlangsung sebulan lebih. Ada kabar menggembirakan dan mengkhawatirkan. Menggembirakan, bila melihat antusiasme dan dukungan yang luas dari masyarakat. Itu artinya kebijakan amnesti mendapat sambutan yang positif dan luas. Namun, cukup mengkhawatirkan bila melihat target pencapaian hingga saat ini. Jumlah penerimaan uang tebusan masih jauh dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data di www.pajak.co.id hingga tulisan ini dibuat ( pukul 10.00 28/8 ), penerimaan uang tebusan baru mencapai Rp2,12 triliun dari target penerimaan Rp165 triliun atau baru 1,3%. Jumlah deklarasi luar negeri sebesar Rp.14 triliun, deklarasi dalam negeri Rp.80,1 triliun, sedangkan jumlah dana repatriasi Rp7,66 triliun. Total dana gabungan dari repatriasi dan deklarasi mencapai Rp102 triliun.

Kondisi itu dapat dimaklumi karena PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait amnesti baru keluar pada Agustus dan sebentar lagi akan keluar PMK terkait SPV (special purpose vehicle). Hal itu membuat pengusaha terutama pengusaha kelas kakap masih menunggu PMK tersebut untuk dipelajari. Konsultan pajak kini super sibuk mengurusi pelaporan deklarasi harta klien mereka untuk keperluan amnesti pajak.

Pemerintah memprediksi jumlah peserta wajib pajak yang ikut amnesti akan melonjak pada September. Bahkan, kita percaya Menkeu telah melakukan berbagai upaya mengantipasi kemungkinan yang terjadi dalam rangka mengamankan APBN dan pembangunan nasional.

Tulisan ini berupaya mengaitkan program amnesti pajak sebagai momentum sekaligus upaya untuk menata dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Saat ini, ekonomi kita masih digerakkan oleh ekonomi formal (official economy) dan ekonomi informal atau Underground Economy (UE). Istilah UE cukup populer, ada yang menyebutnya Shadow Economy, Parallel Economy, Informal Economy dan sebagainya. Ada pekerjaan rumah yang lebih besar menanti, yakni bagaimana menekan pertumbuhan UE agar masuk ekonomi formal sehingga GDP (Gross Domestic Product) kita mencerminkan ukuran ekonomi nasional yang lebih riil.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat kecenderungan pertumbuhan UE di dunia justru meningkat. Pada 2009, OECD menyebutkan: separuh pekerja dunia (sekitar 1.8 milyar orang) bekerja di UE.

Menurut OECD, menjelang 2020 UE akan mempekerjakan dua pertiga pekerja. Menurut Forbes, jika UE di seluruh dunia dianggap negara independen – sebut saja USSR (United Street Sellers Republic) maka akan menjadi negara superpower dengan GDP US$ 10 triliun setelah Amerika Serikat yang GDP-nya US$ 14 triliun.

Aktivitas UE tidak harus berupa aktivitas illegal yang menghasilkan uang haram seperti bisnis narkoba, pencucian uang atau korupsi. Namun, UE juga mencakup kegiatan legal, seperti: bisnis para pedagang kaki lima, warung kopi, pekerja yang menerima upah tambahan sebagai pengajar privat, seorang dosen yang menerima honor sebagai pembicara sebuah seminar, seorang dokter gigi yang praktik sendiri dan menerima pembayaran tunai dari pasiennya, artis yang menerima honor setelah menyanyi, dan masih banyak contoh lainnya.

Dalam konteks yang lebih canggih dan skala besar, adalah seorang broker real estate yang berhasil menjual rumah di kompleks elite senilai Rp20 milyar dan mendapat komisi 2,5% atau sebesar Rp500 juta – langsung masuk rekeningnya di bank, tapi tidak dilaporkan ke petugas pajak.

Begitu juga dengan aktivitas transaksi jual-beli saham perusahaan, baik perusahan dalam negeri maupun asset-aset perusahaan di luar negeri, transaksinya dilakukan di luar negeri dan tidak dilaporkan hasil keuntungan atas penjualan tersebut, nilainya bisa bisa jutaan dolar.

Bisa juga seperti transaksi jual-beli rumah yang dicatat oleh notaris dengan patokan nilai transaksi berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) – padahal transaksi yang sesungguhnya berdasarkan nilai pasar dan kesepakatan penjual-pembeli, tentu saja pemasukan pajak berkurang karena pajaknya dikenakan terhadap harga jual yang lebih rendah.

Masih banyak lagi contoh lain dimana semua aktivitas tersebut merupakan aktivitas UE. Intinya, semua aktivitas ekonomi – meskipun legal, tetapi tidak dilaporkan ke sistem perpajakan nasional, maka hal itu merupakan ranah UE.

Secara alamiah, fenomena UE memang tak bisa dihindari. Dalam sejarahnya, rakyat suatu negara lebih cenderung enggan atau menolak pajak. Sementara bagi negara, pajak merupakan sumber pemasukan utama. Sebuah studi yang pernah dilakukan IMF, menyimpulkan bahwa di semua negara selalu terdapat UE, yang besarnya bervariasi, tergantung kepada tingkat pendapatan per-kapita dan efisiensi sistem perpajakan yang berlaku di setiap negara. (lihat tabel)

Underground Economy e terhadap GDP Official (1998-2000)

Kelompok Negara

Prosentase terhadap GDP

Berkembang (Developing)

35-44

Transisi

21-30

OECD (Negara Maju)

14-16

Sekedar menyebut beberapa negara sebagai contoh: Mesir memiliki UE terbesar di dunia yakni 77%, Nigeria 69%, Thailand 70%, Russia 44%, Italia 27%. Sementara itu, negara yang sangat efisien dan teratur sistem keuangannya seperti Hong Kong dan Singapore masih mempunyai UE sebesar 14% GDP. Bahkan, negara semaju AS industri keuangannya masih memiliki UE sebesar 10% GDP tahun 1999-2001.

Menurut studi tahun 2012 oleh Edgar Feige, seorang ekonom dari University of Wisconsin-Madison, aktivitas UE AS justru makin meningkat sebesar US$2 triliun atau setara 20% GDP AS. Jumlah tersebut setara dengan dua kali GDP Indonesia.

Itu berarti hampir di semua negara di dunia, UE selalu ada dan menjadi salah satu pendorong perekonomian, tetapi tidak tercatat sistem perpajakan. Bagaimana dengan Indonesia? Belum ada studi menyeluruh perihal berapa sebenarnya UE Indonesia. Kita mengenalnya sektor informal. Tentu saja diperkirakan masih sangat besar. Penulis memperkirakan jumlahnya bisa lebih dari 50%. Bahkan jika diteliti lebih lanjut, dari dana pihak ketiga yang ada di sistem perbankan nasional saat ini, yang jumlahnya berkisar Rp4000 triliun, mungkin seperempat atau bahkan sepertiganya merupakan dana UE.

PERLU HATI-HATI

Menyikapi fenomena masih besarnya dana UE di masyarakat, perlu kehati-hatian pemerintah dalam upaya mendorong masyarakat, terutama para pemilik dana UE agar mereka melaporkan transaksi dan pajaknya dari penghasilan UE-nya selama ini. Upaya mengamati para nasabah kartu kredit, dengan meminta data transaksi keuangannya, hanya akan membuat sikap khawatir dan kontraproduktif masyarakat – sehingga enggan berbelanja dan tetap menyimpan dananya di “bawah bantal”.

Padahal, aktivitas berbelanja atau konsumsi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Berbelanja dengan kartu kredit merupakan salah satu “pintu masuk” UE ke dalam official economy dan menjadi salah satu mesin pertumbuhan usaha perbankan nasional.

Dalam seminar APINDO beberapa waktu lalu, penulis mendapat sinyalemen dari pengusaha ritel, bahwa pendapatan usahanya terus turun sejak beredar kabar bahwa pemerintah akan membuka data transaksi para pemegang kartu kredit. Dampak lanjutannya akan membuat rasio Loan to GDP perbankan nasional yang saat ini masih rendah menjadi lebih rendah lagi.

Ke depan, dalam upaya menggali potensi pendapatan pajak nasional dan memperkecil prosentase UE terhadap GDP nasional kita, agaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan mendorong kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan melaporkan transaksi UE dalam SPT Wajib Pajak.

Kedua, aparat perpajakan nasional khususnya perlu terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya sehingga kepercayaan, kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya semakin meningkat.

Ketiga, hendaknya pemerintah mengeluarkan dan menjalankan kebijakan perpajakan yang tepat dan terarah dengan fokus memfasilitasi para pemilik dana UE untuk melaksanakan kewajibannya, bukan dengan kebijakan yang justru dapat mengakibatkan para pemilik dana UE enggan berbelanja atau bahkan menarik kembali dananya yang tersimpan di perbankan nasional. Hal itu justru akan mengganggu bisnis intermediasi perbankan yang sangat menggantungkan bisnisnya pada kepercayaan nasabah dan besarnya dana murah masyarakat (tabungan dan giro) di perbankan.

Akhir kata, amnesti pajak yang saat ini tengah berlangsung merupakan momentum strategis bagi kita dalam menata masa depan keuangan dan perpajakan nasional sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Dengan adanya kebijakan amnesti pajak sebagai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016, berarti kita sudah on the right track.

Harapan kita, amnesti pajak saat ini merupakan momentum bagi bangsa ini untuk terus memperkecil rasio Underground Economy (UE) terhadap GDP kita, sehingga setidaknya dapat sama dengan atau mendekati rasio UE terhadap GDP negara maju lainnya. Semoga!

--------------------------------

Arwin Rasyid, praktisi industri keuangan. Iwan Koswadhi, praktisi manajemen. Artikel ini merupakan pendapat pribadi.

Close
Loading